Himbauan Kominfo untuk TIDAK menggunakan Repeater Ilegal

penguat sinyal gsm

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kekominfo) dan jajaran aparat penegak hukum menggelar razia perdagangan perangkat penguat sinyal (repeater) ilegal.

“Ditjen SDPPI Kemkominfo bekerja sama dengan Kepolisian, pemda, serta pihak terkait, dalam waktu dekat akan melakukan penertiban sebagai langkah penegakan hukum kepada penjual repeater seluler ilegal,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Ismail Cawidu, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (11/3).

Menurut Ismail, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) telah melakukan broadcast message kepada masyarakat agar tidak menggunakan repeater seluler ilegal karena akan berdampak pada performansi jaringan milik penyelenggara telekomunikasi yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara luas.

“Ditjen SDPPI telah bekerjasama dengan operator telekomunikasi yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (APTSI) melakukan broadcast message kepada masyarakat agar tidak menggunakan repeater ilegal,” terang Ismail.

Broadcast message disebar ke masyarakat, khususnya untuk mereka yang berada di wilayah DKI Jakarta, karena memiliki tingkat kecenderungan paling tinggi dalam penjualan dan penggunaan repeater seluler ilegal.

Langkah berikutnya, yaitu melakukan penguatan pengawasan  dengan cara monitoring ke lapangan secara langsung dan  melalui media internet. Hasil monitoring sementara ditemukan 34 pelaku usaha online yang memperdagangkan repeater seluler ilegal.

“Pelaku usaha tersebut telah diperingatkan secara tertulis ke masing-masing alamat email. Bagi pelaku usaha yang tetap memperjualbelikan perangkat penguat sinyal seluler ilegal melalui media internet akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Ismail.

Ancaman hukuman terhadap pengguna repeater yang menimbulkan gangguan fisik dan gangguan gelombang elektromagnetik, sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 38 jo pasal 55, diancam dengan pidana penjara enam tahun dan/ atau denda sebesar Rp600.000.000. Bagi para pedagang yang memperjualbelikannya,  sesuai pasal 32 jo pasal 52 diancam dengan pidana penjara satu tahun dan atau denda sebesar Rp100.000.000.

Ismail menambahkan Kemkominfo mengimbau kepada masyarakat agar menggunakan perangkat penguat sinyal (repeater) seluler yang legal dan bagi distributor/ importir/ pelaku usaha agar perangkat  yang diperjualbelikan memenuhi persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

( Sumber : InfoPublik )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *